Persoalan enclave tersebut sudah berlangsung cukup lama dan telah melewati banyak proses. Dari perjuangan masyarakat keluarlah Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI) Nomor 718 Tahun 2014 pada 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Kaltim dan Kaltara.
Lahan seluas 7.816 hektare yang telah beralih status fungsi kawasan belum memiliki kepastian titik koordinat. "Kami pikir persoalan ini sudah selesai, tetapi berdasarkan pengaduan masyarakat ternyata belum," ungkap anggota Komisi II DPRD Kaltim Ismail.
Karena itulah pihaknya berencana membahas persoalan ini secara serius hingga mendapatkan titik terang dengan mengagendakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait khususnya Pemerintah Kutim untuk mendapat kejelasan.
Penting untuk mengetahui sumber utama persoalan apakah terkendala di pihak pemerintah daerah atau justru di pemerintah pusat. kalau sudah ada kejelasan akan lebih mudah mengambil langkah penyelesaian.
Ketidakjelasan alih status memberikan dampak yang cukup besar bagi Sanggatta Selatan. Karena dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir pembangunan khususnya dibidang infrastruktur di daerah tersebut cenderung melambat. "Mereka yang sekedar untuk membangun rumah hingga hendak memulai usaha dikawasan itu takut karena belum jelasnya status lahan. Ini berakibat laju roda perekonomian menjadi jauh dari yang diharapkan,"pungkasnya. (adv/*2)
Editor: Aspian Nur
