Daerah Harus Bersiap Hadapi Kebijakan Baru Dunia Pendidikan

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA-- Dilantiknya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan warna baru bagi dunia pendidikan Indonesia. 

Diprediksi akan terjadi sejumlah perubahan fundamental yang nantinya tergambar dari setiap kebijakan.

Guna menghadapi itu, seluruh perangkat pendidik di daerah harus segara mempersiapkan diri dalam rangka beradaptasi dari kebijakan lama menuju kebijakan baru sebab akan berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Herliana Yanti mengatakan setiap kebijakan pasti ada nilai plus minusnya akan tetapi sudah menjadi kewajiban perangkat pendidikan di daerah untuk segera mempersiapkan diri.

Seperti diketahui bahwa pendidikan Indonesia saat ini mengarah kepada literasi yakni kemampuan atau kualitas melek aksara di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis dan mengenali serta memahami ide-ide secara visual.

Ia mencontohkan, kebijakan Ujian Nasional sebagaimana sudah diterapkan selama bertahun-tahun nantinya akan ditiadakan di 2021. 

Pasalnya, UN sebagai penentu kelulusan siswa dinilai prematur dan memberikan dampak negatif bagi pikologis siswa karena penuh tekanan.

Kebijakan yang disebut-sebut juga akan mengalami perubahan adalah sistem zonasi sekolah dan akan mengaktifkan lagi sekolah favorit agar menciptakan daya saing secara sehat antarsekolah dalam meningkatkan kualitasnya masing-masing.

"Perubahan yang cukup fundamental bukanlah perkara mudah, bukan hanya bagi Disdikbud saja tetapi justru yang paling merasakan adalah para guru sebagai ujung tombak di lapangan yang berhadapan langsung dengan para siswa," jelasnya.

Guru selama ini menggunakan pola mengajar ceramah dan berpidato akan beralih ke literasi yang nantinya akan memberikan kesempatan para siswa untuk lebih banyak menggunakan nalarnya dalam proses belajar mengajar.

"Kami berharap tidak ada kendala yang berarti dalam proses pelaksanaan peralihan sejumlah kebijakan pendidikan khususnya bagi mereka yang berada di daerah perbatasan dan pedalaman. Komisi IV akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pendidikan di Kaltim," tegasnya. (adv)