Diungkapkannya, masyarakat keberatan dengan salah satu pasal di dalamnya yang secara umum menyebutkan setiap penjualan tanah harus mengajukan persetujuan kepada bupati untuk mendapat persetujan penjualan maupun ketetapan bahwa tidak disetujuinya penjualan tanah oleh Bupati.
"Masalah ini juga telah kami dialogkan saat bertemu Kapolda Kaltim, saya kira informasi seperti ini perlu disampaikan. Apalagi menjelang pemindahan Ibukota Negara ke Kaltim, untuk menjaga stabilitas keamanan. Lebih-lebih baru-baru ini sempat terjadi konflik di daerah itu," ungkap Jahidin.
Politisi PKB ini juga mengatakan masalah tersebut merupakan bagian tugas Komisi I membidangi masalah hukum dan pemerintahan, selain itu aduan juga telah sampai ditelinga jahidin. Sehingga sudah semestinya komisi yang ia bidangi ikut merespon masalah tersebut sebagai tanggung jawab dewan dalam fungsi pengawasan. (adv/*3)
Diungkapkannya, masyarakat keberatan dengan salah satu pasal di dalamnya yang secara umum menyebutkan setiap penjualan tanah harus mengajukan persetujuan kepada bupati untuk mendapat persetujan penjualan maupun ketetapan bahwa tidak disetujuinya penjualan tanah oleh Bupati.
"Masalah ini juga telah kami dialogkan saat bertemu Kapolda Kaltim, saya kira informasi seperti ini perlu disampaikan. Apalagi menjelang pemindahan Ibukota Negara ke Kaltim, untuk menjaga stabilitas keamanan. Lebih-lebih baru-baru ini sempat terjadi konflik di daerah itu," ungkap Jahidin.
Politisi PKB ini juga mengatakan masalah tersebut merupakan bagian tugas Komisi I membidangi masalah hukum dan pemerintahan, selain itu aduan juga telah sampai ditelinga jahidin. Sehingga sudah semestinya komisi yang ia bidangi ikut merespon masalah tersebut sebagai tanggung jawab dewan dalam fungsi pengawasan. (adv/*3)
