Naskah akademik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Hal ini disampaikan Politikus Golkar itu terkait dalam rangka memaksimalkan mekanisme pembahasan dan efesiensi watu serta biaya dalam setiap proses pembentukan peraturan daerah. Pasalnya, dalam setiap pembuatan naskah akademik membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Selain itu karena naskah akademik merupakan produk ilmiah yang isinya memuat tentang kearifan lokal sehingga diharapkan nantinya dalam sebuah peraturan daerah mampu berimplikasi secara optimal maka seharusnya suatu perda mampu menjadi sebuah solusi.
“Hendaknya, ini menjadi bahan evaluasi bersama baik pemerintah provinsi maupun DPRD agar kedepan benar-benar melakukan seleksi tentang rancangan peraturan daerah mana yang perlu dan tidak diberikan naskah akademik," sebut Amiruddin. (adv)
Naskah akademik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Hal ini disampaikan Politikus Golkar itu terkait dalam rangka memaksimalkan mekanisme pembahasan dan efesiensi watu serta biaya dalam setiap proses pembentukan peraturan daerah. Pasalnya, dalam setiap pembuatan naskah akademik membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Selain itu karena naskah akademik merupakan produk ilmiah yang isinya memuat tentang kearifan lokal sehingga diharapkan nantinya dalam sebuah peraturan daerah mampu berimplikasi secara optimal maka seharusnya suatu perda mampu menjadi sebuah solusi.
“Hendaknya, ini menjadi bahan evaluasi bersama baik pemerintah provinsi maupun DPRD agar kedepan benar-benar melakukan seleksi tentang rancangan peraturan daerah mana yang perlu dan tidak diberikan naskah akademik," sebut Amiruddin. (adv)
