Terkait revisi Undang-Undang KPK dan KUHP, DPRD Kaltim juga memiliki pendapat yang sama seperti mahasiswa. Sayangnya penyampaian aspirasi mahasiswa didahulukan melalui unjuk rasa. “Padahal bila sejak awal mahasiswa menerima tawaran kami (Anggota DPRD Kaltim, red) untuk berdiskusi pada unjuk rasa pertama, maka sesungguhnya tidak perlu ada unjuk rasa hingga jilid 3 di depan Kantor DPRD Kaltim yang tentunya merugikan semua pihak,” ucap Baba lagi.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan dihadiri Anggota DPRD Kaltim Marthinus, Syafruddin, Safuad, H Baba, Romadhony Putra Pratama, dan Nidya Listiyono. Serta Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan dan pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim, disepakati bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa Widyagama akan diteruskan hingga ke pemerintah pusat.
Aspirasi itu akan disampaikan secara tertulis yang akan ditandatangani bersama antara mahasiswa Widyagama dan DPRD Kaltim. Dimana aspirasi tersebut berisi tentang kajian mahasiswa Widyagama terkait revisi Undang-Undang KPK dan KUHP, seperti pasal-pasal apa saja yang ditolak dan yang perlu diimplementasikan ke masyarakat, bersamaan dengan solusi-solusinya. (adv/*4)
Terkait revisi Undang-Undang KPK dan KUHP, DPRD Kaltim juga memiliki pendapat yang sama seperti mahasiswa. Sayangnya penyampaian aspirasi mahasiswa didahulukan melalui unjuk rasa. “Padahal bila sejak awal mahasiswa menerima tawaran kami (Anggota DPRD Kaltim, red) untuk berdiskusi pada unjuk rasa pertama, maka sesungguhnya tidak perlu ada unjuk rasa hingga jilid 3 di depan Kantor DPRD Kaltim yang tentunya merugikan semua pihak,” ucap Baba lagi.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan dihadiri Anggota DPRD Kaltim Marthinus, Syafruddin, Safuad, H Baba, Romadhony Putra Pratama, dan Nidya Listiyono. Serta Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan dan pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim, disepakati bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa Widyagama akan diteruskan hingga ke pemerintah pusat.
Aspirasi itu akan disampaikan secara tertulis yang akan ditandatangani bersama antara mahasiswa Widyagama dan DPRD Kaltim. Dimana aspirasi tersebut berisi tentang kajian mahasiswa Widyagama terkait revisi Undang-Undang KPK dan KUHP, seperti pasal-pasal apa saja yang ditolak dan yang perlu diimplementasikan ke masyarakat, bersamaan dengan solusi-solusinya. (adv/*4)
