1 menit baca
KORANKALTIM.COM.SAMARINDA - Ketua Pansus DPRD Kaltim pembahas Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Sarkowi V Zahry mengungkapkan jika Raperda RPPLH disahkan maka Bappeda merupakan OPD yang berperan penting dalam pelaksanaan Perda tersebut.
“Karena Perda ini berkaitan dengan RPJMD dan RPJPD. Maka peran Bappeda sangat penting dalam pelaksanaannya,” kata Sarkowi usai melaksanakan Uji Publik RPPLH, Selasa (13/8/2019) kemarin di Hotel Senyiur.
Semua masukan dalam uji publik menurutnya akan di input kemudian dijadikan bahan pengayaan dan penajaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup meski tidak secara langsung yaitu melalui email. Lalu kemudian hasilnya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Selama ini di Kemendagri pihaknya selalu detail memeriksa, dokumen dari awal hingga akhir diperiksa. Selain itu soal disahkan tidak otomatis setelah disahkan maka disetujui oleh Kemendagri,” kata Sarkowi lagi.
Terkait hal itu Sarkowi menerangkan setelah disahkan akan ada waktu bagi Kemendagri nantinya bisa mengevaluasi dan meminta klarifikasi kembali terkait Perda yang telah disahkan. Sehingga ada proses-proses yang akan dilalui lagi yang sifatnya materi untuk kemudian diklarifikasi kembali oleh Kemendagri jika diperlukan.
“Hal ini terjadi pada salah satu Perda yang telah disahkan DPRD Kaltim sekitar empat bulan lalu, ternyata baru sebulan lalu Kemendagri meminta kita melakukan klarifikasi. Nantinya klarifikasi kepada Kemendagri bisa ditangani baik melalui pansus maupun komisi yang membidangi,” pungkas Sarkowi. (adv/*3)
Semua masukan dalam uji publik menurutnya akan di input kemudian dijadikan bahan pengayaan dan penajaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup meski tidak secara langsung yaitu melalui email. Lalu kemudian hasilnya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Selama ini di Kemendagri pihaknya selalu detail memeriksa, dokumen dari awal hingga akhir diperiksa. Selain itu soal disahkan tidak otomatis setelah disahkan maka disetujui oleh Kemendagri,” kata Sarkowi lagi.
Terkait hal itu Sarkowi menerangkan setelah disahkan akan ada waktu bagi Kemendagri nantinya bisa mengevaluasi dan meminta klarifikasi kembali terkait Perda yang telah disahkan. Sehingga ada proses-proses yang akan dilalui lagi yang sifatnya materi untuk kemudian diklarifikasi kembali oleh Kemendagri jika diperlukan.
“Hal ini terjadi pada salah satu Perda yang telah disahkan DPRD Kaltim sekitar empat bulan lalu, ternyata baru sebulan lalu Kemendagri meminta kita melakukan klarifikasi. Nantinya klarifikasi kepada Kemendagri bisa ditangani baik melalui pansus maupun komisi yang membidangi,” pungkas Sarkowi. (adv/*3)
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
