Sumber PAD tersebut diantaranya Pajak Daerah yang terdiri dari Penerimaan PKB, BBNKB. Seperti PBBKB bertambah sebesar Rp262 miliar atau naik sebesar 5,9 persen sehingga menjadi Rp 4,682 triliun dari target APBD Murni sebesar Rp4,420 triliun.
Tak hanya itu, Irwan juga mengungkapkan proporsi PAD Kaltim sebesar Rp5,794 triliun sudah lebih besar dibanding dengan Penerimaan Dana Perimbangan sebesar Rp 5,306 triliun. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kaltim masih dalam posisi yang baik. "Namun kami perlu penjelasan dari pemerintah atas penurunan target PAD dari sumber-sumber lainnya seperti Retribusi Daerah turun 8,79 miliar sehingga hanya ditargetkan sebesar Rp 19,82 Miliar pada Perubahan APBD tahun 2019 dan juga Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan targetnya turun sebesar Rp 40,39 miliar sehingga menjadi 184,12 miliar dari target APBD Murni sebesar Rp 224,52 miliar," kata Irwan. (adv/*3)
Sumber PAD tersebut diantaranya Pajak Daerah yang terdiri dari Penerimaan PKB, BBNKB. Seperti PBBKB bertambah sebesar Rp262 miliar atau naik sebesar 5,9 persen sehingga menjadi Rp 4,682 triliun dari target APBD Murni sebesar Rp4,420 triliun.
Tak hanya itu, Irwan juga mengungkapkan proporsi PAD Kaltim sebesar Rp5,794 triliun sudah lebih besar dibanding dengan Penerimaan Dana Perimbangan sebesar Rp 5,306 triliun. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kaltim masih dalam posisi yang baik. "Namun kami perlu penjelasan dari pemerintah atas penurunan target PAD dari sumber-sumber lainnya seperti Retribusi Daerah turun 8,79 miliar sehingga hanya ditargetkan sebesar Rp 19,82 Miliar pada Perubahan APBD tahun 2019 dan juga Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan targetnya turun sebesar Rp 40,39 miliar sehingga menjadi 184,12 miliar dari target APBD Murni sebesar Rp 224,52 miliar," kata Irwan. (adv/*3)
