“Tentu ini menjadi catatan kita bersama, untuk segera menyelesaikan masalah ini terutama di Samarinda yang bukan kali ini Saja mengalami banjir besar. Samarinda telah mengalami banjir Tahun 1998, Tahun 2008/2009 dan sekarang Tahun 2019. Ini seperti siklus 10 tahunan , lalu pertanyaannya apakah kita tidak punya solusi efektif untuk mengatasi masalah ini, atau kita abai? Semangat membicarakan banjir ketika sedang terjadi dan ketika banjir surut maka kita tidak membicarakannya lagi,” ucap Rusman.
Untuk itu Fraksi PPP-Nasdem meminta secara khusus dan secepat mungkin mengerahkan segala sumberdaya untuk menyelesaikan masalah ini. “Sudah saatnya kita betul-betul fokus untuk segera mengambil langkah-langkah seperti melakukan pengawasan ketat terhadap semua kawasan penyangga yang berhubungan langsung dengan DAS Karang Mumus yang merupakan urat nadi Kota Samarinda,” kata Rusman.
Kemudian mengevaluasi semua perizinan-perizinan tambang dan perumahan yang menguasai kawasan penyangga yang ada diatas Waduk Benanga dan DAS Karang Mumus. Selanjutnya melakukan audit lingkungan hidup sebagai instrument yang disediakan undang-undang untuk mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai langkah awal pemulihan kawasan.
Selain itu perlu mengawasi dan memaksimalkan pelaksanaan reklamasi pasca tambang dan kewajiban perusahaan dalam membayar dana jaminan reklamasi. Serta melibatkan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Bontang untuk menyusun adaptasi dan mitigasi bencana banjir.
“Juga mengalokasikan anggaran dan membentuk Pansus yang khusus membahas dan mengurus adaptasi dan mitigasi bencana seperti banjir. Kami Yakin bahwa banjir di Samarinda dan beberapa wilayah lainnya bukanlah bencana yang tidak bisa diselesaikan, untuk itu dibutuhkan kesungguhan kita sebagai pemerintah untuk mencari solusi atas permasalahan ini,” pungkas Rusman. (adv/*4)
