“Fraksi PKB mengusulkan evaluasi Perusahaan tambang yang ada di Kaltim, Oleh karena itu Fraksi PKB ingin pemerintah daerah untuk serius dalam menanggulangi lubang-lubang eks tambang yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan," ujar Jahidin lagi.
Pemerintah daerah belum transparan, banyak perusahaan tambang tak bayar jaminan reklamasi. Hal ini merujuk pada catatan LSM Jatam Tahun 2018 terdapat 6 Perusahaan tambang tak bayar dana Jamrek dan terancam sanksi izin usaha pertambangan (IUP) dicabut. Sedangkan tahun sebelumnya 2017 sekitar 60 persen dari 1.404 IUP di Kaltim tak membayar dana jamrek.
Ia menilai kejadian ini merupakan pembiaran dari pemerintah. “Adapun untuk membayar dana jamrek sesuai amanat UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertembangan & Minerba. Dana Jamrek besarannya tergantung dari permohonan permulaan pembukaan lahan untuk tambang," papar Jahidin.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, dalam PP ini pemerintah mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP Khusus eksplorasi untuk melakukan reklamasi, reklamasi tersebut dilakukan terhadap lahan yang terganggu pada kegiatan eksplorasi.(adv/*2)
“Fraksi PKB mengusulkan evaluasi Perusahaan tambang yang ada di Kaltim, Oleh karena itu Fraksi PKB ingin pemerintah daerah untuk serius dalam menanggulangi lubang-lubang eks tambang yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan," ujar Jahidin lagi.
Pemerintah daerah belum transparan, banyak perusahaan tambang tak bayar jaminan reklamasi. Hal ini merujuk pada catatan LSM Jatam Tahun 2018 terdapat 6 Perusahaan tambang tak bayar dana Jamrek dan terancam sanksi izin usaha pertambangan (IUP) dicabut. Sedangkan tahun sebelumnya 2017 sekitar 60 persen dari 1.404 IUP di Kaltim tak membayar dana jamrek.
Ia menilai kejadian ini merupakan pembiaran dari pemerintah. “Adapun untuk membayar dana jamrek sesuai amanat UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertembangan & Minerba. Dana Jamrek besarannya tergantung dari permohonan permulaan pembukaan lahan untuk tambang," papar Jahidin.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, dalam PP ini pemerintah mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP Khusus eksplorasi untuk melakukan reklamasi, reklamasi tersebut dilakukan terhadap lahan yang terganggu pada kegiatan eksplorasi.(adv/*2)
