APBD Kaltim Harusnya Minimal Rp 30 Triliun

Kedepan, menurut dia pemerintah provinsi bersama dengan seluruh pemerintah kabupten/kota se-Kaltim harus bersatu mengevaluasi berbagai kebijakan daerah terkait pengelolaan sumber daya alam.

“Termasuk didalamnya bagaimana memperjuangkan dana perimbangan keuangan bagi Kaltim dan dana bagi hasil (DBH) migas yang dinilai masih jauh dari ideal. Ini harus menjadi perhatian karena bagaimanapun sejalan dengan visi dan misi Kaltim berdaulat,” tuturnya.

Politisi PDIP ini menyebut sudah seharusnya Kaltim sebagai daerah penghasil tak hanya menjadi penonton akan tetapi diberikan perhatian lebih melalui porsi DBH yang adil sehingga mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, berbagai persoalan lingkungan yang dihasilkan pasca tambang terus merugikan masyarakat sehingga wajar apabila Kaltim menuntut lebih dari ekploitasi dan ekplorasi hasil sumber daya alamnya. “Sebagai daerah penghasil jangan hanya dikeruk hasil buminya saja tetapi perhatikan juga bagaimana nanti masa depan daerah penghasilnya pasca habisnya SDA,” pungkasnya.(adv/*2)

APBD Kaltim Harusnya Minimal Rp 30 Triliun

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini