Nantinya kata dia, sebelum reperda tersebut dibentuk harus sesuai dengan petunjuk yang ada.
"Artinya lampiran naskah akademisnya setiap perda itu harus tersaji supaya pembahasanya sistematis dan konstrutif," saran Dahri.
Dahri berharap orientasi raperda nanti bisa berbasis untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Jangan hanya regulasi yang tak jauh beda dengan peraturan yang sudah ada. Kita berharap ke depan dengan gubernur dan wakil gubernur produk perdanya mengarah kepada kedaulatan pembangunan," saran politisi senior golkar ini.
Senada dengan Dahri, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono juga mendesak Pemprov Kaltim agar membentuk pansus RPJMD.
"Ini harus segera dibentuk. Karena ini menyangkut program gubernur ke depan," imbuhnya.
Pj Sekdaprov Kaltim, Meiliana yang menghadiri rapat paripura pandangan fraksi soal lima raperda tersebut, mengaku akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Bappeda Kaltim dan tim penyelaras RPJMD Kaltim.
"Saya berharap agar tim tersebut melakukan koordinasi dengan DPRD Kaltim, atas usulan pembentukan pansus RPJMD," katanya.
Sekretaris tim penyelaras RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi, Zaenal Haq mengaku penyusunan RPJMD Kaltim sudah mencapai 90 persen. "Penyusunan RPJMD kita sudah 85-90 persen. Kita target RPJMD Kaltim rampung pada Maret mendatang," katanya.
Salah satu komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi,m di tahun pertama, kata Zaenal adalah meningkatkan kesejahteraan guru honorer di negeri dan swasta plus tenaga kependidikan. Peningkatan itu akan langsung dilakukan tahun depan, pasca pengesahan APBD 2019 yang diperkirakan kelar sebelum akhir bulan depan.
Zaenal menjelaskan, beberapa hal yang menjadi prioritas Isran Hadi berkomitmen agar peningkatan kesejahteraan itu minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim yang telah disahkan menjadi Rp 2,74 juta per bulan.
Selain itu, persoalan banjir dan jalan rusak juga menjadi konsen Isran Hadi dalam RPJMD. (adv/*1)
