"Agar penggunaan dana kelurahan ini lebih efektif maka dibutuhkan sebuah kerjasama mulai dari perencanaan bersama secara matang agar DK Rp350 juta untuk 197 Kelurahan, tepat sasaran penggunaan-nya," kata Samsun belum lama ini.
Politisi PDIP ini juga menekankan adanya pengawasan penggunaan DK tersebut. "Penggunaan DK ini harus diawasi secara bersama dan juga pengerjaan secara gotong royong agar dirasakan bersama. Sehinggan Rp350juta ini dapat dimanfaatkan secara efektif oleh kelurahan,"saranya.
Berdasarkan Permendagri 130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, disebutkan pemerintah kabupaten/kota wajib menyisihkan anggaran untuk penguatan pemerintah kelurahan.
"Keputusan dari menteri yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota untuk menyisihkan anggaran untuk penguatan pemerintah kelurahan, pasti itu sudah berbagai kajian yang telah dilaksanakan, tentang mampaat dana kelurahan itu. Makanya kita berharap bupati/walikota mengimplementasikan intruksi itu,"tambah Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun.
Terkait putusan aturan tersebut. Politisi Golkar ini menyebut belum ada menerima putusan dari menteri terkait adanya keputusan soal gelontorang angagran Rp350 disetiap kelurahan di Kaltim. Namun Alung-sapaanya mengaku akan mendukung program tersebut. "Saya rasa, kalau itu (Anggaran Kelurahan,red) bermaaf untuk masyarakat. Kita akan kawal dan dukung program tersebut," ucap Haji Alung, sapaan akrab HM Syahrun.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Mohammad Jauhar Efendi secara terpisah menyatakan di Kaltim tak semua daerah menerima kcuran dana ini. Berdasarkan hasil inventarisasi, hanya ada 9 kabupaten/kota yang bakal menerima. Kata dia, hanya Kabupaten Mahakam Ulu satu-satunya yang tidak mendapat DK karena tidak memiliki kelurahan.
Jauhar berharap pemerintah kelurahan tidak main-main menjalankan kebijakan ini. Pemprov Kaltim melalui DPMPD sudah mulai melakukan inventarisasi pendalaman terkait instansi yang bertanggung jawab terkait penyaluran DK. Hasilnya bervariasi, ada yang di bawah Bagian Pemerintahan di DPMPD dan BAPPEDA. (adv/*1)
