Untuk melaksanakan program tersebut juga diperlukan koordinasi dan sinergitas antara pemprov bersama pemerintah kabupaten serta kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan implementasi kebijakan.
"Raperda itu sebaikanya memberikan arah pengaturan terhadap kawasan pemukiman yang sudah terlanjur kumuh untuk menjadi kawasan pemukiman yang sehat melalui metode pendekatan yang humanis. Selain itu merencanakan konsep pemukiman terintegrasi dalam satu kawasan pemukiman yang ditunjang oleh Fasilitas transportasi, Sosial, Ekonomi, dan pendidikan yang memadai," ujar Alhasni.
Dengan konsep yang ada, Fraksi Golkar berharap nantinya akan tumbuh dan berkembang pusat-pusat ekonomi baru di kabupaten kota.
Terkait Raperda mengenai Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy. Menurutnya Kawasan Industri Oleochemical Maloy merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2038 melalui Perda Nomor 1 Tahun 2016.
"Golkar menyambut baik untuk diberikan payung hukum yang lebih spesifik terhadap Kawasan Industri Oleochemical Maloy melalui Peraturan Daerah. Hal ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang,” paparnya.
Hanya saja Alhasani mengingatkan kepada pemerintah kalau penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi ini harus memperhatikan sungguh-sungguh aspek filosofis, yuridis dan sosiologis masyarakat agar keberadaan kawasan industri dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Provinsi Kalimantan Timur.
"Agar kawasan industri Oleochemical Maloy dapat berkembang pesat maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, jaringan jalan dan transportasi, ketersediaan energi, fasilitas air bersih, sarana telekomunikasi, pelabuhan serta fasilitas penunjang lainnya. Termasuk ketersediaan lahan yang bebas dari masalah," tutup Alhasni. (adv/*3)
