Syafruddin Desak Pimpinan Dewan Panggil Gubernur Kaltim

Menurutnya, lembaga DPRD sebagaimana disebutkan dalam peraturan yang berlaku merupakan bagian tak terpisahkan dengan pemerintah. Oleh sebab itu sebagai mitra kerja pemerintah, dewan memiliki kewajiban moril untuk membantu menyelesaikan persoalan dimaksud.

Berita yang sudah tersebar di masyarakat sudah sangat banyak, mulai dari sudah adanya surat dari penunjukkan calon sekda definitif namun, belum ditandatangani oleh kepala daerah dalam hal ini gubernur dan wakil, ujar Udin Sapaan akrab Syafruddin.

Sekda bukan jabatan politis karenanya semua mekanismenya harus sesuai dengan peraturan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ikuti saja peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Informasi dan keterangan dari gubernur terkait hal tersebut bukanlah suatu hal yang rahasia sehingga publik juga berhak mengetahuinya. Pria yang juga anggota Komisi III ini menilai hal ini sekaligus pembelajaran kepala daerah kepada khalayak tentang keterbukaan informasi. (adv/*2)

Syafruddin Desak Pimpinan Dewan Panggil Gubernur Kaltim

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini