Dalam pertemuan itu hadir pula Anggota Komisi III DPRD Kaltim yakni, Sapto Setyo Pramono dan Syafruddin dan Zaefuddin Zuhri.
Penegasan tanggung jawab tersebut nantinya akan terangkum dalam MoU yang kini sedang disusun kedua belah pihak. Sayangnya Samarinda kali ini semakin kalah cepat dari Balikpapan yang sudah teken MoU dengan Pemprov Kaltim.
Agus mengaku masterplan penanganan banjir sudah ada, namun pelaksanaan masih kurang.
“Masterplan sudah ada tinggal pelaksanaan aja lagi yang kurang. Masing-masing stakeholder mengerjakannya secara sporadis (sebuah kondisi yang menggambarkan keadaan yang tidak merata dan jarang),”sebut Agus.
Soal penanganan banjir di Samarinda, kata politisi Gerindra ini, koordinasi Pemkot Samarinda dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim belum sinkron. Karena itu pihaknya pun setuju kalau pemprov memberikan anggaran lebih untuk menuntaskan persoalan ini.
“Masalah utama adalah pembebasan lahan di bantaran SKM dan lima anak sungai lainnya. Kalau dibebankan ke pemkot agak berat juga karena dana tidak mencukupi,” tegas Agus.
Soal penandatanganan MoU pihaknya sepakat. Tujuanya agar tanggung jawab pemprov, BWS, dan pemkot semakin jelas. (adv/*1)
Dalam pertemuan itu hadir pula Anggota Komisi III DPRD Kaltim yakni, Sapto Setyo Pramono dan Syafruddin dan Zaefuddin Zuhri.
Penegasan tanggung jawab tersebut nantinya akan terangkum dalam MoU yang kini sedang disusun kedua belah pihak. Sayangnya Samarinda kali ini semakin kalah cepat dari Balikpapan yang sudah teken MoU dengan Pemprov Kaltim.
Agus mengaku masterplan penanganan banjir sudah ada, namun pelaksanaan masih kurang.
“Masterplan sudah ada tinggal pelaksanaan aja lagi yang kurang. Masing-masing stakeholder mengerjakannya secara sporadis (sebuah kondisi yang menggambarkan keadaan yang tidak merata dan jarang),”sebut Agus.
Soal penanganan banjir di Samarinda, kata politisi Gerindra ini, koordinasi Pemkot Samarinda dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim belum sinkron. Karena itu pihaknya pun setuju kalau pemprov memberikan anggaran lebih untuk menuntaskan persoalan ini.
“Masalah utama adalah pembebasan lahan di bantaran SKM dan lima anak sungai lainnya. Kalau dibebankan ke pemkot agak berat juga karena dana tidak mencukupi,” tegas Agus.
Soal penandatanganan MoU pihaknya sepakat. Tujuanya agar tanggung jawab pemprov, BWS, dan pemkot semakin jelas. (adv/*1)
