Over kapasitas tak hanya membuat warga binaan diperlakukan tak manusiawi, lebih dari itu juga menjadikan rutan tak aman karena rentan terjadinya keributan antar warga binaan hingga kemungkinan kabur lebih besar.
“Sebagian besar penghuni rutan dengan latar belakang kasus penyalahgunaan narkoba. Kamar yang penuh membuat mereka harus tidur bergantian. Hendaknya pemenuhan hak asasi mereka seperti makanan yang sehat, pemenuhan kebutuhan biologis bagi yang sudah berkeluarga dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar kemanusiaan haruslah dipenuhi,” kata Jahidin.
Gubernur Kaltim telah merencanakan untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk Kementerian Hukum dan Ham guna menyelesaikan persoalan dimaksud khususnya berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana rutan.
Seperti diketahui, Tahun 2019 perbaikan dan penambahan infrastruktur rutan belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Artinya, perbaikan dimaksud baru akan bisa dimulai apabila mendapat dukungan anggaran di Tahun 2020.
“Pada prinsipnya DPRD Kaltim tentu akan mendukung rencana pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk di rutan. Jadi tinggal Pemprov ajukan programnya dan akan didukung,” jelas Jahidin. (adv/*2)
Over kapasitas tak hanya membuat warga binaan diperlakukan tak manusiawi, lebih dari itu juga menjadikan rutan tak aman karena rentan terjadinya keributan antar warga binaan hingga kemungkinan kabur lebih besar.
“Sebagian besar penghuni rutan dengan latar belakang kasus penyalahgunaan narkoba. Kamar yang penuh membuat mereka harus tidur bergantian. Hendaknya pemenuhan hak asasi mereka seperti makanan yang sehat, pemenuhan kebutuhan biologis bagi yang sudah berkeluarga dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar kemanusiaan haruslah dipenuhi,” kata Jahidin.
Gubernur Kaltim telah merencanakan untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk Kementerian Hukum dan Ham guna menyelesaikan persoalan dimaksud khususnya berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana rutan.
Seperti diketahui, Tahun 2019 perbaikan dan penambahan infrastruktur rutan belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Artinya, perbaikan dimaksud baru akan bisa dimulai apabila mendapat dukungan anggaran di Tahun 2020.
“Pada prinsipnya DPRD Kaltim tentu akan mendukung rencana pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk di rutan. Jadi tinggal Pemprov ajukan programnya dan akan didukung,” jelas Jahidin. (adv/*2)
