Diantaranya anggaran pendidikan, meski sudah dialokasikan 20 persen namun masih dianggap belum sesuai. Semula anggaran untuk pendidikan dalam batang tubuh APBD 2019 adalah Rp2,166 triliun atau 20,33 persen. Akan tetapi jumlah tersebut tidak memperhitungkan alokasi hibah dan bankeu dari pusat.
Kritikan juga diberikan untuk anggaran kesehatan. Komisi IV DPRD Kaltim menyebut pengalokasian angggaran kesehatan 10 persen di APBD 2019 tidak tepat sasaran. Ketidakpuasaan dirasakan karena pemerintah Kaltim tetap memasukkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai alokasi anggaran kesehatan 10 persen. “Akhirnya Pemprov dan TAPD bersepakat untuk menambah, tapi harus konsultasi dulu ke Kemendagri dan Alhamdulillah disetujui untuk ditambah,” kata Pj Sekda, Meiliana saat ditemui usai mengelar rapat tertutup antara Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Pemprov Kaltim. Rabu (26/12) kemarin di Gedung D, Lantai 6, DPRD Kaltim. “Dari hasil konsultasi, Kemendagri juga setuju anggaran untuk belanja modal dinaikkan,” imbuhnya.
Bertambahnya angka tersebut juga membuat postur APBD 2019 ikut berubah atau mengalami penyesuaian. Diantaranya penyesuaian pendapatan yang semula hanya Rp10,534 triliun naik menjadi Rp10,549 atau naik Rp14,670 miliar. Akan tetapi penyesuaian tersebut juga mengorbankan anggaran dibeberapa item. Diantaranya belanja tidak langsung pegawai terpaksa berkurang, dari semula Rp1,799 triliun menjadi Rp1,775 triliun. “Tapi untuk beberapa item yang lain tetap ada penambahan, misalkan bantuan keuangan dari kabuapaten/kota itu juga bertambah,” papar Meiliana.
Ketua DPRD Kaltim, M Syahrun mengatakan tidak ada catatan penting dari bertambahnya postur APBD 2019 tersebut. “Tidak ada catatan, Kemendagri justru menyetujui untuk menambah APBD 2019 dan kami mengapresiasi,” ucap H Alung, sapaan akrabnya. (adv/*1)
Anggaran yang Ditambah di APBD Kaltim 2019
- Pendidikan Rp2,266 triliun atau 21,28 persen
- Kesehatan Rp1,121 triliun atau 11,43 persen
- Belanja modal Rp2,770 triliun atau 26 persen
