Ia menyebutkan, tak semua daerah siap melaksanakan peraturan Menteri Pendidikan dimaksud karena masih banyak daerah yang belum terpenuhi sarana dan prasarananya.
Seharusnya, sambungnya, pemerintah pusat ketika membuat kebijakan tentang sistem zonasi melakukan studi lapangan ke seluruh provinsi di Indonesia untuk melihat apakah kebijakan tersebut mampu dilaksanakan atau justru tak tepat sasaran.
“Walaupun memiliki semangat positif yakni menciptakan pemerataan kualitas pendidikan, akan tetapi sitem zonasi ini justru mempersulit peserta didik mendapatkan hak-haknya dalam menempuh pendidikan yang sesuai harapannya,” ujarnya.
Politikus Golkar ini mencontohkan, seperti yang terjadi di zona satu, Samarinda total kapasitas sekolah SMA/SMK hanya mampu menampung seribu orang siswa/siswi. Padahal, calon peserta didik yang mendaftar mencapai 1,500 orang. “Terus 500 orang yang tak diterima bagaimana, sekolah swasta pun kapasitasnya terbatas,” sebutnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya meminta pemerintah untuk menciptakan pemerataan dengan menambah jumlah sekolah baru di setiap wilayah dan perbaikan fisik bangunan sekolah yang membutuhkan penambahan ruang kelas.
“Idealnya, satu kelurahan ada satu sekolah SD, SMP dan SMA/SMK dan didukung dengan ruang kelas yang memadai, ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan di satu sekolah atau ada yang justru kekurangan murid,” jelasnya.
Terkait dengan anggaran, pihaknya mendukung porsi dua puluh persen dari APBD Kaltim untuk pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan guru hingga peningkatan kualitas pendidikan. (adv/*2)
