“Hal ini berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 yakni terwujudnya nol persen kawasan kumuh perkotaan pada tahun 2019. Idealnya provinsi membuat program dengan melibatkan seluruh daerah untuk melakukan pendataan wilayah mana saja yang perlu dilakukan peningkatan kualitas tempat tinggal tergolong kumuh kemudian dimasukan dalam salah satu program prioritas pembangunan,” katanya.
Ia menyebut, laju pertumbuhan penduduk di Kaltim yang tersebar hampir di seluruh daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan khususnya di perkotaan. Kepadatan penduduk di suatu wilayah menjadi indikator utama penyebab persoalan kawasan kumuh.
“Untuk itu terkait aturan tata kota dan perumahan masing-masing daerah harus tegas dan rutin melakukan evaluasi. Jadi sambil membenahi kawasan kumuh, pengawasan terhadap izin pendirian bangunan haruslah tetap mengacu kepada lingkungan,” sebutnya. (adv/*2)
“Hal ini berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 yakni terwujudnya nol persen kawasan kumuh perkotaan pada tahun 2019. Idealnya provinsi membuat program dengan melibatkan seluruh daerah untuk melakukan pendataan wilayah mana saja yang perlu dilakukan peningkatan kualitas tempat tinggal tergolong kumuh kemudian dimasukan dalam salah satu program prioritas pembangunan,” katanya.
Ia menyebut, laju pertumbuhan penduduk di Kaltim yang tersebar hampir di seluruh daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan khususnya di perkotaan. Kepadatan penduduk di suatu wilayah menjadi indikator utama penyebab persoalan kawasan kumuh.
“Untuk itu terkait aturan tata kota dan perumahan masing-masing daerah harus tegas dan rutin melakukan evaluasi. Jadi sambil membenahi kawasan kumuh, pengawasan terhadap izin pendirian bangunan haruslah tetap mengacu kepada lingkungan,” sebutnya. (adv/*2)
