Kesepakatan tersebut merupakan solusi yang putuskan setelah semua pihak menyampaikan masalah dan kondisi di lapangan. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy didampingi Sekretaris Komisi III Eddy Sunardi Darmawan dan Anggota Komisi III Dahri Yasin berlangsung Senin (10/12/2018) lalu. “Selama satu tahun kedepan harus dilakukan pengaturan frekuensi dan tonase lalu lintas operasional angkutan perusahaan sawit. Pegaturan diserahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat serta instansi terkait dan dibantu pula oleh masyarakat Bentian Besar,” ungkap Agus.
Terkait pengaturan tersebut, pelaksanaan teknis pembatasan frekuensi dan tonase sepenuhnya juga diserahkan kepada Dinas Perhubungan dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat dan instansi terkait. “Tentunya masyarakat Bentian juga dilibatkan dalam pengaturan teknis tersebut,” sebut Agus.
Nantinya dengan waktu satu tahun, perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut tidak lagi diperbolehkan menggunakan jalan umum atau jalan nasional. Sesuai aturan mereka harus menggunakan jalan khusus atau jalan alternative untuk setiap kegiatan operasional angkutan sawit. (adv/*3)
