"Sebenarnya pemerintah tinggal menata dan memperketat pengawasan hukum pertambangan untuk dipertegas. Kan, aturan sudah jelas, kalau pertambangan melanggar, ya harus dikenakan saksi, sesui dengan pelanggaran-nya," kata Veridiana, Minggu (9/12). "Kalau itu tidak dilakukan, acaman lubang tambang terhadap warga bisa terulang kembali," tambahnya.
Politikus PDIP ini mengaku Komisi III DPRD Kaltim pernah mengusulkan evaluasi terhadap pertambangan yang ada di Kaltim ke Dinas ESDM Kaltim. Bahkan Veridiana mengaku inspektur tambang pernah datang ke DPRD Kaltim menyampaikan pengawasan tambang di Kaltim yang ditarik pemerintah pusat. Veridiana juga mengaku status kepegawaian inspektur tambang adalah pemerintah pusat, sementara jumlah inspektur tambang, kata dia di Kaltim minim.
"Ini juga yang mempengaruhi kinerja mereka lambat, untuk mengevaluasi kenerja perusahaan tambang di Kaltim," ungkap Veridiana.
Termasuk kata dia, jumlah inspektur tambang di Kaltim harus ditambah. Sekedar diketahui, ada 38 Inspektur tambang di Kaltim.
"Inspekstur tambang harus ditambah, karena kita di Kaltim adalah daerah yang banyak tambangnya. Jangan, disamakaan jumlah inspektur tambang dengan provinsi lain yang tidak banyak tambang," sarannya.
Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini mengaku, Komisi III pernah ke Kementrian ESDM untuk meminta penambahan jumlah inspektur tambang di Kaltim. Hasilnya, kata dia, mereka berjanji untuk menambah inspektur tambang di Kaltim.
"Untuk sementara ini, kita akan kembali menagih janji mereka dulu untuk penambahan inspektur tambang," tandasnya. (adv/*1)
"Sebenarnya pemerintah tinggal menata dan memperketat pengawasan hukum pertambangan untuk dipertegas. Kan, aturan sudah jelas, kalau pertambangan melanggar, ya harus dikenakan saksi, sesui dengan pelanggaran-nya," kata Veridiana, Minggu (9/12). "Kalau itu tidak dilakukan, acaman lubang tambang terhadap warga bisa terulang kembali," tambahnya.
Politikus PDIP ini mengaku Komisi III DPRD Kaltim pernah mengusulkan evaluasi terhadap pertambangan yang ada di Kaltim ke Dinas ESDM Kaltim. Bahkan Veridiana mengaku inspektur tambang pernah datang ke DPRD Kaltim menyampaikan pengawasan tambang di Kaltim yang ditarik pemerintah pusat. Veridiana juga mengaku status kepegawaian inspektur tambang adalah pemerintah pusat, sementara jumlah inspektur tambang, kata dia di Kaltim minim.
"Ini juga yang mempengaruhi kinerja mereka lambat, untuk mengevaluasi kenerja perusahaan tambang di Kaltim," ungkap Veridiana.
Termasuk kata dia, jumlah inspektur tambang di Kaltim harus ditambah. Sekedar diketahui, ada 38 Inspektur tambang di Kaltim.
"Inspekstur tambang harus ditambah, karena kita di Kaltim adalah daerah yang banyak tambangnya. Jangan, disamakaan jumlah inspektur tambang dengan provinsi lain yang tidak banyak tambang," sarannya.
Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini mengaku, Komisi III pernah ke Kementrian ESDM untuk meminta penambahan jumlah inspektur tambang di Kaltim. Hasilnya, kata dia, mereka berjanji untuk menambah inspektur tambang di Kaltim.
"Untuk sementara ini, kita akan kembali menagih janji mereka dulu untuk penambahan inspektur tambang," tandasnya. (adv/*1)
