Soroti 224 Desa Bahaya Lubang Tambang, Veridiana: Pengawasan Hukum Pertambangan Harus Dipertegas

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - DPRD Kaltim menyoroti temuan para pegiat lunhkungan atas 224 desa di Kaltim terancaman bahaya lubang tambang. Sebelumnya, berdasarkan riset dari Pemerhati Lingkungan Niel Makinudin bersama The Nature Conservancy (TNC) Kaltim ditemukan fakta setidaknya ada 224 desa di Kaltim yang masuk dalam kategori beresiko tinggi terhadap ancaman bahaya lubang tambang.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Veriana Huraq Wang mendesak Pemprov Kaltim dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mempertegas pengawasan hukum pertambangan di Kaltim. Menurutnya, aturan terkait lubang tambang sudah dibuatkan pemerintah terkait saksi hukuman terhadap pertambangan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang.

"Sebenarnya pemerintah tinggal menata dan memperketat pengawasan hukum pertambangan untuk dipertegas. Kan, aturan sudah jelas, kalau pertambangan melanggar, ya harus dikenakan saksi, sesui dengan pelanggaran-nya," kata Veridiana, Minggu (9/12). "Kalau itu tidak dilakukan, acaman lubang tambang terhadap warga bisa terulang kembali," tambahnya.

Politikus PDIP ini mengaku Komisi III DPRD Kaltim pernah mengusulkan evaluasi terhadap pertambangan yang ada di Kaltim ke Dinas ESDM Kaltim. Bahkan Veridiana mengaku inspektur tambang pernah datang ke DPRD Kaltim menyampaikan pengawasan tambang di Kaltim yang ditarik pemerintah pusat. Veridiana juga mengaku status kepegawaian inspektur tambang adalah pemerintah pusat, sementara jumlah inspektur tambang, kata dia di Kaltim minim.

"Ini juga yang mempengaruhi kinerja mereka lambat, untuk mengevaluasi kenerja perusahaan tambang di Kaltim," ungkap Veridiana.

Termasuk kata dia, jumlah inspektur tambang di Kaltim harus ditambah. Sekedar diketahui, ada 38 Inspektur tambang di Kaltim.

"Inspekstur tambang harus ditambah, karena kita di Kaltim adalah daerah yang banyak tambangnya. Jangan, disamakaan jumlah inspektur tambang dengan provinsi lain yang tidak banyak tambang," sarannya.

Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini mengaku, Komisi III pernah ke Kementrian ESDM untuk meminta penambahan jumlah inspektur tambang di Kaltim. Hasilnya, kata dia, mereka berjanji untuk menambah inspektur tambang di Kaltim.

"Untuk sementara ini, kita akan kembali menagih janji mereka dulu untuk penambahan inspektur tambang," tandasnya. (adv/*1)

Soroti 224 Desa Bahaya Lubang Tambang, Veridiana: Pengawasan Hukum Pertambangan Harus Dipertegas

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini