Demmu mengingatkan pemerintah untuk lebih serius menyelesaikan persoalan tambang yang tidak sesuai aturan. Kata dia, sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, bahwa ada aturan jelas mengenai penyelamatan lingkungan, khususnya terkait dengan Karst di Kutai timur.
“Berbicara Karst yang ada di Kutim, betul bahwa itu sudah masuk dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016, termasuk penyelamatannya. Tapi pemerintah juga harus sampaikan kepada Dinas Pertambangan maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bahwa di dalam yang ingin diselamatkan itu, masih banyak sekali tambang-tambang maupun izin batu bara yang sampai hari ini tidak dicabut,” singgungnya.
Menurut Politikus PAN ini, saat pembahasan Raperda tentang RTRW, sangat jelas disampaikan bahwa, izin tambang maupun sawit yang berada di sekitar Karst akan dicabut. “Tapi faktanya hari ini belum dicabut. Kalau ingin penyelamatan, semua wilayah itu harus disterilkan dulu dari izin-izin pertambangan,” imbuh Demmu mengigatkan.
Jika persoalan izin tambang tidak ditangani dengan serius, kata dia pasti masih akan ada korban-korban selanjutnya. “Persoalan ini harus betul-betul diseriusi oleh pemerintah,” tegasnya. (adv/*1)
Demmu mengingatkan pemerintah untuk lebih serius menyelesaikan persoalan tambang yang tidak sesuai aturan. Kata dia, sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, bahwa ada aturan jelas mengenai penyelamatan lingkungan, khususnya terkait dengan Karst di Kutai timur.
“Berbicara Karst yang ada di Kutim, betul bahwa itu sudah masuk dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016, termasuk penyelamatannya. Tapi pemerintah juga harus sampaikan kepada Dinas Pertambangan maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bahwa di dalam yang ingin diselamatkan itu, masih banyak sekali tambang-tambang maupun izin batu bara yang sampai hari ini tidak dicabut,” singgungnya.
Menurut Politikus PAN ini, saat pembahasan Raperda tentang RTRW, sangat jelas disampaikan bahwa, izin tambang maupun sawit yang berada di sekitar Karst akan dicabut. “Tapi faktanya hari ini belum dicabut. Kalau ingin penyelamatan, semua wilayah itu harus disterilkan dulu dari izin-izin pertambangan,” imbuh Demmu mengigatkan.
Jika persoalan izin tambang tidak ditangani dengan serius, kata dia pasti masih akan ada korban-korban selanjutnya. “Persoalan ini harus betul-betul diseriusi oleh pemerintah,” tegasnya. (adv/*1)
