Ditambahkannya, belum adanya peraturan daerah (Perda) yang mengakomodir status dari para buruh seperti Perda tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Yahya menilai ini juga menjadi kendala peningkatan status sosial mereka terhadap perusahaan itu. “Lemahnya perhatian dari pemerintah juga masih menjadi kendala, masih banyaknya perusahaan yang berlaku sewenang-wenang pada buruh disana,” kata Yahya.
"Saya harap ada keseriusan pemerintah dalam menangani hal ini. Perda yang dibuat juga harus mengakomodir seluruh aspek. Sebaiknya juga berisikan pasal-pasal yang tegas yang memuat sanksi. Jika nantinya terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak, jadi bisa diselesaikan dengan cara hukum," kata Politikus Demokrat ini. (adv/*3)
Ditambahkannya, belum adanya peraturan daerah (Perda) yang mengakomodir status dari para buruh seperti Perda tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Yahya menilai ini juga menjadi kendala peningkatan status sosial mereka terhadap perusahaan itu. “Lemahnya perhatian dari pemerintah juga masih menjadi kendala, masih banyaknya perusahaan yang berlaku sewenang-wenang pada buruh disana,” kata Yahya.
"Saya harap ada keseriusan pemerintah dalam menangani hal ini. Perda yang dibuat juga harus mengakomodir seluruh aspek. Sebaiknya juga berisikan pasal-pasal yang tegas yang memuat sanksi. Jika nantinya terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak, jadi bisa diselesaikan dengan cara hukum," kata Politikus Demokrat ini. (adv/*3)
