Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan maka payung hukum harus jelas mengatur mana yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten/kota. "Sejauh ini pengaturan hanya pada perizinan usaha akan tetapi belum mengatur lebih dalam. Adanya aturan yang jelas di tingkat provinsi diharapkan akan menjadi acuan ditingkat daera," paparnya.
Jahidin menyebut peraturan juga tidak hanya mengatur antara TV berlangganan dengan konsumen saja tetapi juga antar lembaga penyiaran berlangganan agar tidak terjadi konflik atau monopoli jaringan.
Peraturan dimaksud, sebagai turunan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terestrial. "Khususnya, pada pasal 9 yang mengatur tentang kewajiban lembaga penyiaran berlangganan. Intinya, satu sisi konsumen terlindungi dan disisi lain daerah mendapatkan keuntungan yang dimanfaatkan bagi masyarakat luas,"jelasnya.(adv/*2)
Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan maka payung hukum harus jelas mengatur mana yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten/kota. "Sejauh ini pengaturan hanya pada perizinan usaha akan tetapi belum mengatur lebih dalam. Adanya aturan yang jelas di tingkat provinsi diharapkan akan menjadi acuan ditingkat daera," paparnya.
Jahidin menyebut peraturan juga tidak hanya mengatur antara TV berlangganan dengan konsumen saja tetapi juga antar lembaga penyiaran berlangganan agar tidak terjadi konflik atau monopoli jaringan.
Peraturan dimaksud, sebagai turunan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terestrial. "Khususnya, pada pasal 9 yang mengatur tentang kewajiban lembaga penyiaran berlangganan. Intinya, satu sisi konsumen terlindungi dan disisi lain daerah mendapatkan keuntungan yang dimanfaatkan bagi masyarakat luas,"jelasnya.(adv/*2)
