Ketujuh Raperda luncuran tersebut yang pertama tentang rencana pembangunan industri provinsi Kaltim, Raperda rencana umum energi daerah Provinsi Kaltim, ketiga Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keempat rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Kaltim. Kelima reperda rencana tata ruang kawasan strategi provinsi kawasan industri Maloy. Ke-enam reperda perubahan atas peraturan provinsi kaltim nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaran jalan umum dan jalan khsus untuk kegiatan pengangkatan batubara dan kelapa sawit. Dan terahir Raperda perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kaltim nomor 4 tahun 2000 tentang Perusda pertambagangan kaltim.
Sedangkan lima Raperda usulan baru antara lain Raperda pengelolan barang milik daerah. Raperda rencana pembangunan dan pembangan perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP). Ketiga Raperda penyelesaian pemerintah berbasis sostem teknologi komunikasi dan informasi. Keempat Raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 dan terakhir Raperda perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah MBS menjadi perseroda
"Semua Raperda yang tidak sempat disahkan akan menjadi skala proritas (untuk disahkan), termasuk lima Raperda usulan Pemprov Kaltim kami proritaskan di tahun 2019," papar Jahidin.
Tujuh Raperda luncuran belum disahkan karena masih ada persyaratan naskah akademik yang belum selesai dan persyaratan lainya namun dari tujuh Raperda luncuran tersebut ada yang disahkan tahun ini, contohnya Raperda RZWP3K Kaltim. (adv/*1)
