“Saya berharap Pemprov Kaltim dapat rutin mensosialiasikan perda-perda yang telah disahkan kepada public agar bisa dipahami dan kemudian dipedomani bersama seluruh elemen masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPRD Kaltim Zain Taufik Nurrohman.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menganggap perda-perda yang telah disahkan memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih teknis karena itu Pemprov Kaltim perlu segera menerbitkan peraturan gubernurnya. Sebuah perda menurutnya membutuhkan hadirnya pergub sebagai turunan atau petunjuk teknis (juknis) dari peraturan daerah yang telah disahkan. “Sangat penting bagi Pemprov Kaltim untuk melakukan pendataan terkait peraturan daerah mana saja yang belum memiliki pergub dan secepatnya diproses,” tegas Zain. (adv/*4)
“Saya berharap Pemprov Kaltim dapat rutin mensosialiasikan perda-perda yang telah disahkan kepada public agar bisa dipahami dan kemudian dipedomani bersama seluruh elemen masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPRD Kaltim Zain Taufik Nurrohman.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menganggap perda-perda yang telah disahkan memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih teknis karena itu Pemprov Kaltim perlu segera menerbitkan peraturan gubernurnya. Sebuah perda menurutnya membutuhkan hadirnya pergub sebagai turunan atau petunjuk teknis (juknis) dari peraturan daerah yang telah disahkan. “Sangat penting bagi Pemprov Kaltim untuk melakukan pendataan terkait peraturan daerah mana saja yang belum memiliki pergub dan secepatnya diproses,” tegas Zain. (adv/*4)
