“Persoalan ini bukan hal baru, bertahun-tahun aktivitas mereka menjadi penyebab kerusakan jalan, imbasnya masyarakat yang harus dikorbankan. Padahal sudah jelas ada aturannya, tindak tegas yang kini diperlukan,” kata Saefuddin Zuhri.
Menurutnya diperlukan tindakan tegas kalau ada yang melanggar berupa sanksi kurungan atau denda. Hal ini sebagai bagian mendukung aspirasi sejumlah warga dibeberapa daerah yang menyampaikan keluhan mereka melalui wakil rakyat. Atas aspirasi tersebut Pemprov Kaltim diharap tak hanya sekedar menampung dan turun ke lapangan tanpa ada tindakan tegas yang nyata.
Saefuddin juga mempertanyakan sejauh mana selama ini pengawasan terhadap penggunaan jalan umum yang kemudian banyak disalahgunakan menjadi jalan bagi kendaraan pengangkut batu bara dan kelapa sawit. “Warga mungkin sudah lelah mengeluhkan masalah ini, namun karena kebutuhan penting dan fasilitas umum dan sangat vital. Maka mereka tak henti-hentinya berupaya meneriakkan aspirasi ini,” papar Saefuddin. (adv/*3)
“Persoalan ini bukan hal baru, bertahun-tahun aktivitas mereka menjadi penyebab kerusakan jalan, imbasnya masyarakat yang harus dikorbankan. Padahal sudah jelas ada aturannya, tindak tegas yang kini diperlukan,” kata Saefuddin Zuhri.
Menurutnya diperlukan tindakan tegas kalau ada yang melanggar berupa sanksi kurungan atau denda. Hal ini sebagai bagian mendukung aspirasi sejumlah warga dibeberapa daerah yang menyampaikan keluhan mereka melalui wakil rakyat. Atas aspirasi tersebut Pemprov Kaltim diharap tak hanya sekedar menampung dan turun ke lapangan tanpa ada tindakan tegas yang nyata.
Saefuddin juga mempertanyakan sejauh mana selama ini pengawasan terhadap penggunaan jalan umum yang kemudian banyak disalahgunakan menjadi jalan bagi kendaraan pengangkut batu bara dan kelapa sawit. “Warga mungkin sudah lelah mengeluhkan masalah ini, namun karena kebutuhan penting dan fasilitas umum dan sangat vital. Maka mereka tak henti-hentinya berupaya meneriakkan aspirasi ini,” papar Saefuddin. (adv/*3)