“Hasil kesepakatan KUA-PPAS APBD-Murni 2019 Rp10,755 triliun," kata Syahrun.
Syahrun menerangkan, rancangan APBD Murni 2019 sebesar Rp10,755 triliun tersebut, bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar Rp5,452 triliun, dana perimbangan Rp5,057 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp22,155 miliar.
Selanjutnya, kata dia anggaran belanja dialokasikan Rp10,655 triliun direncanakan untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai ASN, belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan partai politik serta belanja tidak terduga.
"Dan pada sisi penerimaan akan dialokasikan sebesar Rp220,045 milyar dan pada sisi pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp100 milyar untuk menambah penyertaan modal pada PT BPD Kaltimtara," katanya. (adv/*1)
“Hasil kesepakatan KUA-PPAS APBD-Murni 2019 Rp10,755 triliun," kata Syahrun.
Syahrun menerangkan, rancangan APBD Murni 2019 sebesar Rp10,755 triliun tersebut, bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar Rp5,452 triliun, dana perimbangan Rp5,057 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp22,155 miliar.
Selanjutnya, kata dia anggaran belanja dialokasikan Rp10,655 triliun direncanakan untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai ASN, belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan partai politik serta belanja tidak terduga.
"Dan pada sisi penerimaan akan dialokasikan sebesar Rp220,045 milyar dan pada sisi pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp100 milyar untuk menambah penyertaan modal pada PT BPD Kaltimtara," katanya. (adv/*1)
