“Pemprov Kaltim harus membuat secepatnya surat permintaan penganggaran APBN 2019 (Belanja Modal) agar tidak dihapuskan kementrian, karena perjanjian dengan Angkasa Pura 1 masih dalam proses," pinta Agus dalam RDP (rapat dengar pendapat) terkait Bandara APT Pranoto Samarinda, di DPRD Kaltim baru-baru ini.
Agus melihat Kemenhub terutama kata dia Dirjen Perhubungan Udara sudah meyakini bisa bekerjasama dengan Angkasa Pura (AP) I. Agus berharap Kemenhub bisa menggelontorkan anggaran di APBN 2019 untuk bandara APT Pranoto.
"Kan, saat ini pemagaran bandara belum selesai dan juga lampu penerang di bandara. Kami harapkan minimal ada dianggarkan di APBN 2019," ucap Agus.
Senada dengan Agus, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono berharap penganggaran di 2019 untuk Bandara APT Pranoto agar tetap ada dalam APBN.
"Kan ini belum jelas semunya terkait pekerjaan bandara yang masih ada yang belum selesai. Siapa yang mau nanggung?. Apakah Angkasa Pura I mau nanggung?," tandas Sapto.
Atas hal tersebut, Pemprov Kaltim bakal bersurat ke Kemenhub untuk menanyakan terkait anggaran di 2019 untuk Bandara APT Pranoto Samarinda yang dihapuskan.
“Kan, itu baru berita sepihak dari Kepala UPT UPBU APT Pranoto Dwi Muji Raharjo bahwa satuan dua anggaranya dinolkan. Makanya kita akan bersurat Kekementrian Perhubungan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Salman Lumoindong.
Salman mengaku, pada saat penyerahan Bandara APT Pranoto Kemenhub berjanji akan melengkapi anggaran yang kurang untuk penyelesaian bandara seperti taxiway, apron dan lainya.
“Masa kita ditingalkan begitu saja. Makanya kita akan coba telusuri itu kalau memang dinolkan. Kita (Pemprov Kaltim) bersama DPRD Kaltim akan berjuang jika memang dinolkan” ucap Salman.(adv/*1)