Menanggapi aduan itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy menyampaikan perlu ada evaluasi terhadap efektivitas aturan-aturan yang dilahirkan dari Perda Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus, terutama capaian antara tujuan pengaturan dan realisasinya di tengah masyarakat.
Pasalnya, setelah disahkannya Perda tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit pada 30 Mei 2012 lalu, ternyata hingga saat ini masih ada kendaraan-kendaraan pengangkut batubara dan kelapa sawit yang melalui jalan umum sehingga mempercepat kerusakan jalan umum yang dibangun dari dana APBD/APBN.
“Jika hal ini dibiarkan tanpa ada sanksi ataupun penegakan peraturan dari pemerintah semakin merugikan keuangan Negara karena kerusakan jalan yang disebabkan oleh pelanggar pengguna jalan dibiarkan begitu saja,” tutur Politikus Gerindra ini.
Untuk menjaga kondisi jalan agar tidak mudah rusak dari kendaraan dengan beban berat, selain penegakan peraturan pemerintah juga perlu membangun ruas jalan dengan daya dukung tinggi, misal diatas 20 ton. “Namun pembangunan jalan tersebut membutuhkan biaya pembangunan perkerasan permukaan jalan yang mahal untuk setiap kilometernya. Tapi disisi lain dengan ruas jalan dengan daya dukung tinggi akan menghemat pembiayaan dari segi perawatan sebab tidak cepat rusak,”kata Agus Suwandy. (adv/*4)
Menanggapi aduan itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy menyampaikan perlu ada evaluasi terhadap efektivitas aturan-aturan yang dilahirkan dari Perda Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus, terutama capaian antara tujuan pengaturan dan realisasinya di tengah masyarakat.
Pasalnya, setelah disahkannya Perda tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit pada 30 Mei 2012 lalu, ternyata hingga saat ini masih ada kendaraan-kendaraan pengangkut batubara dan kelapa sawit yang melalui jalan umum sehingga mempercepat kerusakan jalan umum yang dibangun dari dana APBD/APBN.
“Jika hal ini dibiarkan tanpa ada sanksi ataupun penegakan peraturan dari pemerintah semakin merugikan keuangan Negara karena kerusakan jalan yang disebabkan oleh pelanggar pengguna jalan dibiarkan begitu saja,” tutur Politikus Gerindra ini.
Untuk menjaga kondisi jalan agar tidak mudah rusak dari kendaraan dengan beban berat, selain penegakan peraturan pemerintah juga perlu membangun ruas jalan dengan daya dukung tinggi, misal diatas 20 ton. “Namun pembangunan jalan tersebut membutuhkan biaya pembangunan perkerasan permukaan jalan yang mahal untuk setiap kilometernya. Tapi disisi lain dengan ruas jalan dengan daya dukung tinggi akan menghemat pembiayaan dari segi perawatan sebab tidak cepat rusak,”kata Agus Suwandy. (adv/*4)
