Mengatasi hal tersebut Pemprov Kaltim perlu mengevaluasi pelaksanaan teknis perda-perda yang telah disahkan di lapangan. Ini karena banyaknya perda yang kurang efektif. Padahal sebuah perda tidak akan disusun jika memang keberadaannya tidak diperlukan masyarakat maupun daerah itu sendiri.
Yang tidak kalah pentingnya, kata dia, jika perda-perda yang telah disahkan DPRD Kaltim memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih teknis, maka Pemprov Kaltim perlu segera menerbitkan peraturan gubernurnya. Sebab sebuah perda membutuhkan hadirnya peraturan gubernur (Pergub) sebagai turunan atau petunjuk teknis (juknis) dari peraturan daerah yang telah disahkan.
“Untuk itu sangat penting bagi Pemprov Kaltim untuk segera melakukan pendataan terkait peraturan daerah mana saja yang belum memiliki Pergub dan secepatnya diproses,” katanya. (adv/*3)
Mengatasi hal tersebut Pemprov Kaltim perlu mengevaluasi pelaksanaan teknis perda-perda yang telah disahkan di lapangan. Ini karena banyaknya perda yang kurang efektif. Padahal sebuah perda tidak akan disusun jika memang keberadaannya tidak diperlukan masyarakat maupun daerah itu sendiri.
Yang tidak kalah pentingnya, kata dia, jika perda-perda yang telah disahkan DPRD Kaltim memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih teknis, maka Pemprov Kaltim perlu segera menerbitkan peraturan gubernurnya. Sebab sebuah perda membutuhkan hadirnya peraturan gubernur (Pergub) sebagai turunan atau petunjuk teknis (juknis) dari peraturan daerah yang telah disahkan.
“Untuk itu sangat penting bagi Pemprov Kaltim untuk segera melakukan pendataan terkait peraturan daerah mana saja yang belum memiliki Pergub dan secepatnya diproses,” katanya. (adv/*3)
