KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim yang juga Sekretaris RPJMD Kaltim Zaenal Haq mengaku soal pertambangan dan energi diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Dalam RPJMD kata Zaenal Haq yang juga mengatur soal pertambangan batubara, ujung pangkalnya adalah pertambangan harus diatur secara profesional. Artinya tidak ada lahan tumpang tindih karena pertambangan, dan juga reklamasi harus ditertibkan.
"Kalau nantinya pertambangan ditertibkan dan diatur secara propesional semua tidak akan berdampak kepada banjir, korbang tambang, termasuk kewajiban tambang soal CSR, dan Jamrek (jaminan reklamasi) akan terselesaikan," katanya.
Kata dia jatuhnya korban lubang tambang di Kaltim, karena pengawasan kurang ketat dari pihak perusahaan.
"Sudah banyaknya korban yang jatuh. Karena tidak ada pengawasan dari segi konsesi area. Sementara, usaha pertambangan adalah jenis usaha yang beresiko. "katanya.
Untuk meminimalisir jatuhnya korban lubang tambang, harusnya, lanjut dia, salah satu syarat yang harus ditegakkan pemerintah kepada pelaku usaha pertambangan sebelum mengeluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari Provinsi dan kabupaten/kota harus melihat kemampuan dari perasahaan pertambangan yang mau dikeluarkan IUP-nya untuk bisa menangani masalah HSE (Health Safety and Environment).
"Kalau itu mereka (perusahaan tambang,red) tidak mampu penuhi itu. IUP-nya jangan dikeluarkan sejak awal untuk produksi," sarannya. (adv/*1)
"Kalau nantinya pertambangan ditertibkan dan diatur secara propesional semua tidak akan berdampak kepada banjir, korbang tambang, termasuk kewajiban tambang soal CSR, dan Jamrek (jaminan reklamasi) akan terselesaikan," katanya.
Kata dia jatuhnya korban lubang tambang di Kaltim, karena pengawasan kurang ketat dari pihak perusahaan.
"Sudah banyaknya korban yang jatuh. Karena tidak ada pengawasan dari segi konsesi area. Sementara, usaha pertambangan adalah jenis usaha yang beresiko. "katanya.
Untuk meminimalisir jatuhnya korban lubang tambang, harusnya, lanjut dia, salah satu syarat yang harus ditegakkan pemerintah kepada pelaku usaha pertambangan sebelum mengeluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari Provinsi dan kabupaten/kota harus melihat kemampuan dari perasahaan pertambangan yang mau dikeluarkan IUP-nya untuk bisa menangani masalah HSE (Health Safety and Environment).
"Kalau itu mereka (perusahaan tambang,red) tidak mampu penuhi itu. IUP-nya jangan dikeluarkan sejak awal untuk produksi," sarannya. (adv/*1)
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
