Politikus PKS ini menyadari menggalakkan budaya baca tak cukup hanya sebatas imbauan dan sosialisasi. Hal itu perlu ditopang dengan ketersediaan layanan perpustakaan yang dikelola secara profesional.
"Dengan ketersediaan layanan yang baik akan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk mendorong budaya membaca. Dorongan untuk membaca juga dimulai dari motivasi dan daya tarik, sehingga inovasi untuk menarik minat baca ini juga diperlukan," sebutnya.
Ia menilai penyelenggaraan perpustakaan yang profesional juga sebagai wujud pelestarian nilai-nilai sosial di masyarakat. Sebab sebagai sarana kepentingan publik yang demokratis, fungsi perpustakaan adalah sebagai sarana pendidikan, informasi, penelitian, rekreasi ilmiah dan pelestari budaya.
Hal ini seperti tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Penyelenggaraan perpustakaan secara profesional salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut
. Oleh karena itu, ketersediaan, pemerataan dan relevansi kebutuhan akan informasi menjadi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan, baik dari aspek manajemen maupun aspek operasional perpustakaan.
Hal khusus yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan dalam era teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah terkait dengan pengembangan kapasitas dan kompetensi pengelola perpustakaan atau pustakawan. Tak hanya itu, penguatan organisasi profesi pustakawan, optimalisasi peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan perpustakaan juga sangat diperlukan.
"Agar potensi pengembangan dunia membaca terus terbangun mengikuti perkembangan jaman dengan berbagai kemudahan teknologi yang juga semakin mudah dijangkau," ungkapnya. (adv/*4)
