Kemudian, pihaknya akan melaksanakan Musrembang (musyawarah rencana pembangunan) RPJMD. Pada akhir November. Setelah itu, di bulan Desember akan diajukan di DPRD untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Tahapan berikutnya, DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang RPJMD Kaltim. Maksimal selama tiga bulan akan dibahas di internal pansus.
“Taksiran kami, Maret 2019 sudah menjadi perda RPJMD. Memang penyusunan dan pengesahannya lewat dari tahun ini. Tahapannya masih berjalan," kata Politikus PKS ini.
Belum rampungnya penggodokan RPJMD Kaltim itu tentu saja akan berimbas pada rujukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019. Sebab pada APBD disusun berdasarkan RPJMD.
"Meski telat, tapi kan penyusunan APBD 2019 dapat merujuk pada visi dan misi Isran Noor yang disampaikan di rapat paripurna DPRD sebelumnya. (adv/*1)
Kemudian, pihaknya akan melaksanakan Musrembang (musyawarah rencana pembangunan) RPJMD. Pada akhir November. Setelah itu, di bulan Desember akan diajukan di DPRD untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Tahapan berikutnya, DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang RPJMD Kaltim. Maksimal selama tiga bulan akan dibahas di internal pansus.
“Taksiran kami, Maret 2019 sudah menjadi perda RPJMD. Memang penyusunan dan pengesahannya lewat dari tahun ini. Tahapannya masih berjalan," kata Politikus PKS ini.
Belum rampungnya penggodokan RPJMD Kaltim itu tentu saja akan berimbas pada rujukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019. Sebab pada APBD disusun berdasarkan RPJMD.
"Meski telat, tapi kan penyusunan APBD 2019 dapat merujuk pada visi dan misi Isran Noor yang disampaikan di rapat paripurna DPRD sebelumnya. (adv/*1)
