KORANKALTIM.COM, TARAKAN - Penanganan HIV/AIDS di Kota Tarakan membutuhkan langkah yang komprehensif dan terukur dengan melibatkan berbagai pihak. Upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan dari sisi kesehatan, tetapi juga perlu menyentuh aspek sosial dan perlindungan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, saat melakukan diskusi bersama pihak terkait di lingkup Pemerintah Kota Tarakan. Pembahasan difokuskan pada edukasi kesehatan, pencegahan, deteksi dini, pendampingan hingga penguatan koordinasi lintas sektor.

Syamsuddin mengatakan persoalan HIV/AIDS memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, penanganannya perlu memperhatikan kondisi keluarga, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, serta kelompok yang memiliki risiko dan kerentanan terhadap HIV.

Menurut dia, keberadaan kelompok berisiko, termasuk kelompok LGBT, juga perlu menjadi bagian dari pemetaan dalam penyusunan kebijakan. Namun, pendekatan yang digunakan tetap harus berorientasi pada pencegahan, edukasi dan kesehatan masyarakat.

“Pendekatan yang diperlukan harus tetap mengedepankan pencegahan, edukasi, kesehatan masyarakat, perlindungan hak, serta penanganan berbasis data dan tidak diskriminatif,” kata Syamsuddin, pekan ini.

Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Kaltara ingin pembahasan kebijakan HIV/AIDS tidak berhenti pada penanganan kasus yang sudah terjadi. Langkah yang disusun perlu diarahkan untuk mengetahui faktor penyebab dan memperkuat intervensi sejak tingkat pencegahan.

“Kebijakan yang dirancang Komisi IV akan menargetkan penyelesaian sampai ke akar permasalahan,” ujarnya. (Adv)

Editor: Aspian Nur