“UMKM jangan hanya diberi pelatihan. Mereka juga harus dibantu mendapatkan pasar. Produk masyarakat lokal yang berkualitas harus mendapatkan ruang lebih besar, termasuk dalam belanja pemerintah,” ujar Nasir.
Ia menilai keberpihakan terhadap pelaku usaha tidak akan berarti jika hasil produksi mereka kesulitan menembus pasar. Karena itu, Raperda turut mengatur berbagai upaya agar produk lokal memiliki daya saing, termasuk melalui fasilitasi standardisasi dan sertifikasi.
Bagi Kabupaten Nunukan, peluang tersebut terbuka untuk sejumlah komoditas unggulan seperti beras Krayan, rumput laut, kakao, kelapa sawit, hasil perikanan tangkap, udang, kepiting hingga kerbau. Komoditas itu dipandang memiliki potensi untuk dikembangkan hingga pasar ekspor apabila didukung kebijakan yang tepat.
Selain memperluas akses pasar, Raperda juga memuat perlindungan bagi pelaku usaha kecil. Di antaranya berupa pendampingan hukum, restrukturisasi kredit saat menghadapi kondisi darurat, hingga bantuan permodalan sebagai langkah pemulihan usaha.
Menurut Nasir, keberhasilan regulasi ini nantinya tidak diukur dari banyaknya pasal yang disahkan, melainkan dari sejauh mana koperasi dan usaha kecil benar-benar memperoleh manfaat dalam mengembangkan usahanya.
“Produk lokal kita harus semakin dipercaya, mampu bersaing, dan memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tutupnya. (adv)
“UMKM jangan hanya diberi pelatihan. Mereka juga harus dibantu mendapatkan pasar. Produk masyarakat lokal yang berkualitas harus mendapatkan ruang lebih besar, termasuk dalam belanja pemerintah,” ujar Nasir.
Ia menilai keberpihakan terhadap pelaku usaha tidak akan berarti jika hasil produksi mereka kesulitan menembus pasar. Karena itu, Raperda turut mengatur berbagai upaya agar produk lokal memiliki daya saing, termasuk melalui fasilitasi standardisasi dan sertifikasi.
Bagi Kabupaten Nunukan, peluang tersebut terbuka untuk sejumlah komoditas unggulan seperti beras Krayan, rumput laut, kakao, kelapa sawit, hasil perikanan tangkap, udang, kepiting hingga kerbau. Komoditas itu dipandang memiliki potensi untuk dikembangkan hingga pasar ekspor apabila didukung kebijakan yang tepat.
Selain memperluas akses pasar, Raperda juga memuat perlindungan bagi pelaku usaha kecil. Di antaranya berupa pendampingan hukum, restrukturisasi kredit saat menghadapi kondisi darurat, hingga bantuan permodalan sebagai langkah pemulihan usaha.
Menurut Nasir, keberhasilan regulasi ini nantinya tidak diukur dari banyaknya pasal yang disahkan, melainkan dari sejauh mana koperasi dan usaha kecil benar-benar memperoleh manfaat dalam mengembangkan usahanya.
“Produk lokal kita harus semakin dipercaya, mampu bersaing, dan memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tutupnya. (adv)