Menurut dia, bantuan itu perlu digunakan sesuai peruntukannya, salah satunya untuk menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Partai politik punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik. Jadi bantuan ini harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang memang berkaitan dengan fungsi partai,” kata Achmad Djufrie.
Ia juga menilai penguatan kapasitas kelembagaan partai penting untuk menjaga kualitas proses demokrasi di daerah.
“Jangan sampai bantuan hanya dilihat sebagai dukungan anggaran. Ada tanggung jawab yang harus dijalankan, bagaimana partai bisa meningkatkan kapasitas organisasinya dan mendorong masyarakat lebih aktif dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Penyerahan bantuan keuangan tersebut turut dihadiri Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, unsur Forkopimda, pimpinan partai politik, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara. (Adv)
Menurut dia, bantuan itu perlu digunakan sesuai peruntukannya, salah satunya untuk menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Partai politik punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik. Jadi bantuan ini harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang memang berkaitan dengan fungsi partai,” kata Achmad Djufrie.
Ia juga menilai penguatan kapasitas kelembagaan partai penting untuk menjaga kualitas proses demokrasi di daerah.
“Jangan sampai bantuan hanya dilihat sebagai dukungan anggaran. Ada tanggung jawab yang harus dijalankan, bagaimana partai bisa meningkatkan kapasitas organisasinya dan mendorong masyarakat lebih aktif dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Penyerahan bantuan keuangan tersebut turut dihadiri Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, unsur Forkopimda, pimpinan partai politik, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara. (Adv)