KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mengawal percepatan pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan. 

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Krayan Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, pekan ini. 

RDP dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kaltara H. Muddain, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Nasir, dan Ketua Komisi III Jufri Budiman. Turut hadir sejumlah anggota DPRD Kaltara, yakni Listiani, Arming, Ruman Tumbo, Robenson Tadem, Hendri Tuwi dan Saleh.

Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas PUPR dan Perkim, Badan Pengelolaan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta tokoh masyarakat dan kepala desa dari Kecamatan Krayan Selatan.

Dalam rapat itu, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait percepatan penanganan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Muddain mengatakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik, meningkatkan konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi logistik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempertegas kehadiran negara di wilayah perbatasan.

“Persoalan jalan di Krayan tidak boleh dipandang sebagai persoalan daerah semata, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD akan terus mengawal agar pembangunan ini menjadi prioritas pemerintah,” kata Muddain.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltara menyatakan akan memperjuangkan alokasi anggaran melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan tersebut.

Selain itu, DPRD akan segera menindaklanjuti hasil RDP melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, BPJN, serta kementerian terkait. Lembaga legislatif itu juga berencana menjadwalkan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna memperkuat dukungan terhadap percepatan pembangunan jalan di Krayan.

“Kami berkomitmen mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga terwujud solusi nyata. Pembangunan infrastruktur perbatasan merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan Kalimantan Utara,” tutupnya. (Adv)

Editor: Erwin