Dalam sosialisasi tersebut, Dino menegaskan bahwa APBD merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, masyarakat berhak mengetahui arah penggunaan anggaran, siapa yang menerima manfaatnya, serta sejauh mana dampaknya bagi kesejahteraan warga.
“APBD adalah uang rakyat. Maka rakyat wajib tahu ke mana uangnya, untuk siapa, dan sebesar apa manfaatnya,” ujarnya.
Dino menjelaskan, terdapat tiga poin utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD 2026. Pertama, belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, layanan kesehatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat.
Kedua, ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi setiap penggunaan APBD dan tidak perlu ragu melaporkan apabila menemukan program yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Transparansi penting agar anggaran benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Dino menilai partisipasi warga dalam menyampaikan usulan pembangunan harus terus diperkuat. Aspirasi masyarakat, kata dia, menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program dan penganggaran pada tahun berikutnya.
Ia berharap APBD 2026 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Utara.
“APBD 2026 harus dirasakan langsung oleh warga Kaltara, bukan Cuma angka di atas kertas. Intinya, APBD 2026 harus pro-rakyat. Kita ingin anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, sekolah, puskesmas hingga bantuan sosial,” tutupnya. (adv)
