Selain penyampaian materi, kegiatan juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Rismanto menegaskan bahwa sosialisasi perda merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD agar masyarakat memahami produk hukum daerah dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
“Peraturan daerah dibentuk untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami isi perda agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya sekaligus mengawasi implementasinya,” ujar Rismanto.
Ia menjelaskan, olahraga memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Karena itu, keberadaan Perda Nomor 9 Tahun 2025 diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor olahraga secara lebih terarah.
“Perda ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan olahraga secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Tidak hanya berorientasi pada pembinaan atlet berprestasi, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya hidup sehat melalui olahraga di tengah masyarakat,” katanya.
Menurut Rismanto, penyelenggaraan keolahragaan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, organisasi olahraga, pelaku usaha hingga masyarakat.
“Kita ingin fasilitas olahraga semakin baik, pembinaan atlet semakin terarah, dan masyarakat semakin gemar berolahraga. Dengan demikian, olahraga tidak hanya menjadi sarana meraih prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat di Kalimantan Utara,” tambahnya.
Dalam sesi dialog, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait peningkatan sarana olahraga, pembinaan atlet usia dini, serta pengembangan fasilitas pendukung yang dinilai masih perlu mendapat perhatian. (Adv)
Editor: Erwin
