Karena itu, keberadaan Perda Nomor 6 Tahun 2023 diharapkan mampu memperkuat sistem pendidikan di Kalimantan Utara agar semakin berkualitas, merata, inklusif, dan berkeadilan.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, mulai dari pemerataan akses, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Karena itu, semua pihak perlu terlibat agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik,” ujar Arming.
Ia juga mengingatkan bahwa kualitas pendidikan memiliki kaitan erat dengan kemajuan suatu daerah. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan peraturan daerah tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peserta didik maupun masyarakat secara luas.
“Kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Mari bersama-sama mengawal implementasi peraturan daerah ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” katanya.
Kegiatan sosialisasi turut diisi sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Sejumlah persoalan terkait penyelenggaraan pendidikan di daerah dibahas dalam forum tersebut, termasuk akses layanan pendidikan dan kebutuhan sarana penunjang bagi peserta didik. (Adv)
Editor: Erwin
