Achmad Djufrie mengusulkan agar penilaian awal dilakukan setelah 100 hari masa kerja. Dalam kurun waktu tersebut, kemampuan seorang pejabat dalam beradaptasi, menyusun program, hingga merealisasikan target kinerja sudah mulai terlihat.
“Kami berharap ada evaluasi, misalnya dalam 100 hari. Jika memang tidak mampu mengikuti tuntutan tugas dan target yang ditetapkan, tentu perlu dilakukan peninjauan kembali,” ujar Achmad Djufrie, pekan ini.
Menurutnya, jabatan yang diberikan harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara objektif dan berdasarkan capaian kerja masing-masing pejabat.
“Rotasi ini tentu bertujuan untuk memperkuat organisasi. Maka pejabat yang ditempatkan harus bisa menunjukkan hasil kerja yang nyata dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kepada masyarakat,” kata Achmad Djufrie.
Diketahui, Pemprov Kaltara di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal Paliwang baru saja melakukan rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Achmad Djufrie berharap mekanisme evaluasi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat birokrasi sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kalau ada capaian yang belum sesuai harapan, tentu bisa segera dilakukan pembenahan. Yang terpenting adalah pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya. (adv)
