Hamka menjelaskan, regulasi yang sedang disusun tidak hanya dimaksudkan sebagai dasar pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok yang berprestasi. Lebih dari itu, perda tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim yang mendorong masyarakat untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.
“Keberadaan regulasi ini nantinya tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada tokoh masyarakat, aparatur sipil negara maupun pihak lain yang berprestasi, tetapi juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pengabdian dan meningkatkan motivasi dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Hamka, penghargaan yang diberikan secara resmi oleh pemerintah daerah memiliki nilai penting karena menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada Kaltara.
Ia menilai, penghargaan yang diatur melalui mekanisme yang jelas akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendorong lahirnya berbagai inovasi di tengah masyarakat.
“Ketika seseorang atau kelompok mendapat apresiasi yang layak atas kontribusinya, hal itu akan menjadi motivasi bagi yang lain untuk ikut berbuat dan berprestasi. Ini yang ingin kita bangun melalui Ranperda Penghargaan Daerah,” kata Hamka.
Karena itu, Pansus I DPRD Kaltara terus menghimpun masukan dari berbagai pihak guna memastikan regulasi yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah. Ia berharap Ranperda tersebut nantinya menjadi instrumen yang efektif dalam menumbuhkan budaya apresiasi sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Harapan kami, perda ini tidak hanya menjadi aturan administratif, tetapi juga mampu melahirkan semangat kompetitif yang sehat dan budaya penghargaan yang kuat di Kalimantan Utara,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin
