Fokus pembahasan tidak hanya menyentuh aspek pelayanan kesehatan, tetapi juga perlindungan serta pemberdayaan bagi masyarakat yang terdampak HIV.
Tamara menilai, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan HIV hingga saat ini adalah masih adanya stigma yang berkembang di tengah masyarakat. Padahal, menurutnya, lingkungan yang menerima dan mendukung menjadi faktor penting dalam keberhasilan program penanganan HIV.
“Penanganan HIV membutuhkan kolaborasi, kepedulian, dan keberanian untuk menghapus stigma,” ujarnya, pada pekan ini.
Ia menjelaskan, kebijakan yang efektif harus lahir dari proses yang melibatkan banyak pihak. Karena itu, rapat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai masukan yang nantinya dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih tepat sasaran.
Menurut Tamara, masyarakat yang terdampak HIV berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, perlindungan hukum, serta kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial tanpa diskriminasi.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, lembaga terkait, dan masyarakat, ia berharap kebijakan yang disusun mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat upaya pencegahan.
“Kami menghimpun berbagai masukan agar kebijakan yang disusun mampu memberikan perlindungan, pelayanan, dan harapan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Tamara.
Komisi IV DPRD Kaltara, lanjutnya, akan terus mendukung langkah-langkah yang bertujuan memperkuat penanganan HIV di daerah, termasuk mendorong program edukasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mengurangi stigma terhadap penyintas HIV. (Adv)
Editor: Erwin
