“Dari berbagai macam aspirasi masyarakat yang kami terima, salah satu yang saat ini menjadi perhatian adalah persoalan yang dihadapi masyarakat Tanah Kuning dan Mangkupadi. Kawasan permukiman maupun perkebunan warga masih memiliki sejumlah persoalan yang berkaitan dengan KIPI dan PSN,” ujar Nasir dalam sebuah siniar yang ditayangkan di YouTube, baru baru ini.
Ia menjelaskan, DPRD Kaltara terus berupaya mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar solusi yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kehati-hatian karena melibatkan banyak kepentingan dan pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat hingga pihak perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.
“Saat ini memang belum terselesaikan secara keseluruhan. Namun kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak memberikan dampak buruk bagi warga yang tinggal di sana,” katanya.
Nasir menambahkan, hingga saat ini proses pencarian solusi masih terus berjalan. Berbagai jalur komunikasi dan koordinasi dilakukan DPRD Kaltara untuk memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan penyelesaian masalah.
“Sejauh ini masih dalam proses mencari solusi, baik melalui koordinasi dengan perusahaan, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Harapan kami tentu ada jalan keluar yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin
