Salah satunya terkait program pemasangan KWh subsidi bantuan Kementerian ESDM bagi warga Desa Tanjung Nanga. Berdasarkan hasil koordinasi, pemasangan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2026.
Bagi Hendri, program itu menjadi harapan baru bagi masyarakat desa yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara optimal. “Listrik bukan lagi kebutuhan tambahan, tapi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pelayanan harus terus diperluas sampai ke desa-desa terpencil,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kaltara tersebut.
Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan progres penambahan jaringan dan pemasangan KWh bagi warga Seboyo, Desa Harapan Maju, Kecamatan Mentarang. Saat ini, usulan tersebut disebut masih berada dalam tahapan program kerja ULP PLN Malinau.
Perhatian terbesar Hendri tertuju pada wilayah Apau Kayan yang selama ini menghadapi tantangan akses dan infrastruktur. Ia meminta penjelasan terkait pengembangan jaringan PLN di kawasan perbatasan yang mencakup Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu, hingga Kayan Hilir.
Menurutnya, masyarakat di kawasan perbatasan juga berhak mendapatkan pelayanan listrik yang layak sebagaimana daerah lain di Kalimantan Utara.
Secara khusus, Hendri menyoroti kondisi Kecamatan Kayan Hilir. Ia menyebut masih ada sejumlah desa yang perlu segera mendapatkan layanan PLN, di antaranya Desa Data Dian sebagai ibu kota kecamatan, Desa Metun, dan Desa Sungai Anai.
Ia menilai keberadaan listrik akan sangat membantu aktivitas masyarakat, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga pertumbuhan ekonomi desa.
Sementara itu, untuk Desa Long Pipa dan Desa Long Sule, Hendri menilai diperlukan solusi berbeda karena letaknya yang sangat jauh dan sulit dijangkau jaringan utama PLN di wilayah Apau Kayan.
“Kedua desa ini kemungkinan tidak bisa terkoneksi dengan jaringan yang sudah ada karena faktor jarak dan akses. Maka perlu dipikirkan pembangkit listrik tersendiri agar masyarakat tetap bisa menikmati penerangan,” tegasnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
