Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan mendasar di wilayah perbatasan mengemuka. Masyarakat menyampaikan kebutuhan pemasangan jaringan listrik baru di wilayah yang belum teraliri listrik, program listrik gratis bagi warga kurang mampu, pembangunan jalan tani, peningkatan jalan lingkungan, pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, bantuan usaha kecil, lampu jalan hingga perbaikan rumah ibadah.
Muhammad Nasir menegaskan bahwa kawasan perbatasan harus menjadi perhatian serius pemerintah karena merupakan wajah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Wilayah perbatasan adalah beranda negara. Karena itu, masyarakat di perbatasan harus merasakan kehadiran negara secara nyata melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pendidikan, listrik, air bersih, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, reses bukan sekadar agenda formal DPRD, tetapi menjadi ruang untuk mendengar langsung kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, masih banyak persoalan di wilayah perbatasan yang membutuhkan percepatan penanganan.
“Kita tidak bisa hanya melihat pembangunan dari kota-kota besar saja. Justru masyarakat di wilayah perbatasan inilah yang perlu mendapatkan perhatian lebih, karena mereka berada di garda terdepan menjaga kedaulatan bangsa,” tegasnya.
Nasir menyebut berbagai aspirasi masyarakat tersebut akan diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi maupun instansi terkait agar dapat masuk program prioritas pembangunan.
Ia juga menyoroti masih adanya wilayah di Sebatik Utara yang belum menikmati layanan listrik. Kondisi itu dinilai menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan.
“Kita ingin masyarakat perbatasan juga menikmati pelayanan dan fasilitas yang layak sebagaimana daerah lainnya. Jangan sampai ada kesan masyarakat perbatasan tertinggal, padahal mereka memiliki kontribusi besar menjaga wilayah negara,” katanya.
Selain infrastruktur dasar, Muhammad Nasir turut menekankan pentingnya dukungan pendidikan bagi generasi muda di kawasan perbatasan melalui program beasiswa dan peningkatan sarana pendidikan.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia di wilayah perbatasan menjadi investasi penting bagi masa depan Kaltara. (Adv)
Editor: Erwin
