Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie mengatakan, sejumlah legislator menilai bahwa hambatan utama dalam pengurusan izin galian C tidak hanya terletak pada aspek administrasi perizinan, tetapi juga pada kelengkapan dokumen lingkungan hidup serta dokumen teknis pertambangan yang harus dipenuhi pelaku usaha.
“Kondisi tersebut membuat sebagian proses perizinan berjalan lambat dan belum seluruhnya terselesaikan secara optimal di lapangan, sehingga perlu adanya pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah,” kata Achmad Djufrie.
DPRD menegaskan percepatan penataan galian C harus tetap memperhatikan aspek tata ruang, legalitas usaha, serta perlindungan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
“Pendampingan ini penting agar pelaku usaha tidak kesulitan dalam memenuhi seluruh persyaratan, sekaligus memastikan kegiatan galian C berjalan sesuai aturan,” tegasnya. (adv)
Editor: Erwin
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie mengatakan, sejumlah legislator menilai bahwa hambatan utama dalam pengurusan izin galian C tidak hanya terletak pada aspek administrasi perizinan, tetapi juga pada kelengkapan dokumen lingkungan hidup serta dokumen teknis pertambangan yang harus dipenuhi pelaku usaha.
“Kondisi tersebut membuat sebagian proses perizinan berjalan lambat dan belum seluruhnya terselesaikan secara optimal di lapangan, sehingga perlu adanya pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah,” kata Achmad Djufrie.
DPRD menegaskan percepatan penataan galian C harus tetap memperhatikan aspek tata ruang, legalitas usaha, serta perlindungan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
“Pendampingan ini penting agar pelaku usaha tidak kesulitan dalam memenuhi seluruh persyaratan, sekaligus memastikan kegiatan galian C berjalan sesuai aturan,” tegasnya. (adv)