Menurutnya, harmonisasi juga diperlukan agar substansi Ranperda tetap sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. “Harmonisasi penting dilakukan supaya seluruh materi dalam Ranperda tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Rismanto pada pekan ini.
Ia menjelaskan, sebelum masuk tahap harmonisasi, pansus terlebih dahulu merangkum seluruh masukan dari OPD dan tim pakar. Seluruh saran tersebut kemudian menjadi bahan penyempurnaan isi Ranperda.
Rismanto menilai proses pembahasan yang matang diperlukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan secara efektif di daerah. “Setelah seluruh masukan dirangkum dan dilakukan penyempurnaan, Ranperda ini akan dibawa ke tahap harmonisasi di kementerian. Kami berharap prosesnya dapat berjalan lancar sehingga Ranperda ini nantinya dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah,” katanya. (adv)
Menurutnya, harmonisasi juga diperlukan agar substansi Ranperda tetap sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. “Harmonisasi penting dilakukan supaya seluruh materi dalam Ranperda tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Rismanto pada pekan ini.
Ia menjelaskan, sebelum masuk tahap harmonisasi, pansus terlebih dahulu merangkum seluruh masukan dari OPD dan tim pakar. Seluruh saran tersebut kemudian menjadi bahan penyempurnaan isi Ranperda.
Rismanto menilai proses pembahasan yang matang diperlukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan secara efektif di daerah. “Setelah seluruh masukan dirangkum dan dilakukan penyempurnaan, Ranperda ini akan dibawa ke tahap harmonisasi di kementerian. Kami berharap prosesnya dapat berjalan lancar sehingga Ranperda ini nantinya dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah,” katanya. (adv)