Dalam pertemuan itu, DPRD menerima paparan bahwa angka kasus HIV di Kalimantan Utara disebut hampir mencapai tiga kali lipat dari target nasional.
Kondisi tersebut diperberat dengan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan serta masih adanya stigma sosial terhadap penderita HIV/AIDS.
Menurut Ruman, penanganan persoalan HIV tidak cukup hanya mengandalkan layanan pengobatan, tetapi harus diimbangi langkah pencegahan yang masif dan berkelanjutan.
“Penguatan pencegahan perlu menjadi fokus utama, termasuk melalui edukasi masyarakat dan keterlibatan organisasi seperti PKBI agar upaya penanganan bisa berjalan lebih efektif,” kata Ruman Tumbo.
Ia menilai kehadiran PKBI di Kaltara dapat membantu pemerintah memperluas jangkauan sosialisasi kesehatan reproduksi, pendampingan kelompok rentan, hingga edukasi bagi kalangan remaja.
Ruman juga menekankan bahwa tantangan kesehatan masyarakat di Kaltara memiliki karakteristik tersendiri sebagai wilayah perbatasan dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar program pencegahan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar edukasi dan program pencegahan benar-benar bisa menjangkau masyarakat hingga ke tingkat bawah,” ujarnya.
Selain isu HIV/AIDS, audiensi tersebut turut membahas penguatan program kesehatan reproduksi remaja, pencegahan stunting, serta rencana pembentukan kepengurusan PKBI secara mandiri di Kaltara.
DPRD Kaltara memastikan hasil audiensi akan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan OPD terkait guna memperkuat program kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. (Adv)
Editor: Erwin
